POLRI merupakan lembaga INTITUSI penegak hukum yang memegang peranan sentral dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di Tanah Air.

Baca juga : Menjelang 28 agustus demo nasional terbesar 2025
Baca juga : DEMO RAKYAT PAJAK RAKYAT NAIK ANGGARAN DPR IKUT NAIK
Baca juga : Mengenang Para Pahlawan Pejuang Reformasi 98
Baca juga : Buruh Sekarang dan Buruh Dulu Demi Rakyat

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peranan sentral dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di Tanah Air. Sejak berdirinya, POLRI bukan hanya sekadar aparat keamanan, tetapi juga institusi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan cakupan tugas yang luas, POLRI kerap menjadi sorotan publik, baik karena keberhasilan maupun kontroversi yang menyertainya. Artikel ini akan mengulas secara rinci sejarah, struktur, fakta-fakta penting, serta kontroversi yang melingkupi POLRI.Sejarah kepolisian di Indonesia berakar sejak era kolonial. Pada masa Hindia Belanda, kepolisian dipakai sebagai alat untuk menjaga kepentingan kolonial. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia membentuk kepolisian nasional sendiri. Pada 19 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat (BKR) Polisi didirikan, yang kemudian menjadi cikal bakal POLRI.Tanggal 1 Juli 1946 diperingati sebagai Hari Bhayangkara, menandai pengintegrasian kepolisian ke dalam struktur negara. Selama masa Orde Lama hingga Orde Baru, kepolisian berada di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, melalui Tap MPR No. VI/MPR/2000, POLRI dipisahkan dari TNI dan berdiri sebagai institusi mandiri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

---

Tugas dan Fungsi POLRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, POLRI memiliki tiga tugas pokok:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, tugas-tugas ini diwujudkan melalui berbagai fungsi:

• Polantas menjaga lalu lintas dan keselamatan jalan.
• Brimob menghadapi situasi berintensitas tinggi seperti kerusuhan.
• Densus 88 Antiteror menanggulangi terorisme.
• Polairud mengamankan wilayah perairan dan udara.
• Reserse Kriminal menyelidiki tindak pidana.

---

Struktur Organisasi POLRI

Secara hierarki, POLRI memiliki struktur berjenjang:

• Mabes POLRI dipimpin oleh Kapolri.
• Polda di tingkat provinsi, dipimpin Kapolda.
• Polres di tingkat kabupaten/kota, dipimpin Kapolres.
• Polsek di tingkat kecamatan, dipimpin Kapolsek.

Selain itu, terdapat lembaga pendidikan (Akpol, SPN), serta unit pendukung seperti Divisi Humas dan Divisi Propam yang mengawasi disiplin internal.

---

Fakta Penting tentang POLRI

1. Jumlah Personel Besar. Hingga 2024, jumlah personel POLRI mencapai sekitar 470.000 anggota, menjadikannya salah satu kepolisian terbesar di Asia Tenggara.
2. Anggaran Besar. Anggaran POLRI dalam APBN 2025 mencapai lebih dari Rp 120 triliun, mencerminkan besarnya peran dan kebutuhan operasional institusi ini.
3. Modernisasi Teknologi. POLRI telah meluncurkan berbagai layanan digital seperti ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), SIM Online, dan aplikasi PolisiKu.
4. Peran dalam Bencana. POLRI aktif dalam penanganan bencana alam, baik evakuasi maupun distribusi bantuan.
5. Operasi Internasional. Indonesia kerap mengirimkan anggota POLRI sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UN Peacekeepers).

---

Kontroversi dan Kritik terhadap POLRI

Meski memiliki peran vital, POLRI tak lepas dari berbagai kontroversi. Beberapa isu yang sering mencuat di ruang publik antara lain:
Penyalahgunaan Wewenang dan Kekerasan Polisi
Kasus kekerasan berlebihan oleh aparat kerap menjadi sorotan. Salah satu peristiwa paling tragis adalah Tragedi Kanjuruhan (2022), di mana penggunaan gas air mata oleh polisi di stadion menewaskan lebih dari 130 orang. Insiden ini memicu kritik keras terhadap standar operasional dan akuntabilitas kepolisian.
Kasus Ferdy Sambo (2022)
Kasus pembunuhan Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, mengguncang kepercayaan publik. Fakta bahwa seorang perwira tinggi polisi terlibat dalam rekayasa kasus pembunuhan menunjukkan adanya problem serius dalam integritas internal.
Isu Korupsi dan Gratifikasi
Beberapa perwira tinggi POLRI terseret kasus korupsi, misalnya dalam pengelolaan dana operasional atau penerimaan gratifikasi. Hal ini menimbulkan citra negatif bahwa aparat hukum bisa tergoda praktik yang justru mereka seharusnya berantas.
Kriminalisasi Aktivis dan Kebebasan Berekspresi
Laporan dari LSM seperti KontraS menyoroti praktik kriminalisasi aktivis atau jurnalis dengan dalih menyebarkan informasi yang dianggap meresahkan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.
Hubungan Erat dengan Politik dan Oligarki
Beberapa pengamat menilai adanya kedekatan antara kepolisian dan elite politik atau pengusaha besar. Keterlibatan aparat dalam pengamanan bisnis tambang atau perkebunan kerap menimbulkan konflik agraria dan benturan dengan masyarakat.

---

Upaya Reformasi dan Modernisasi POLRI

Untuk menjawab kritik tersebut, POLRI meluncurkan program Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan) sejak 2021. Tujuannya:

• Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi.
• Mengutamakan pendekatan humanis dalam interaksi dengan masyarakat.
• Membangun transparansi melalui laporan kinerja yang bisa diakses publik.
• Menerapkan sistem merit dalam promosi jabatan untuk mengurangi praktik nepotisme.

Selain itu, Kapolri menekankan peningkatan pengawasan internal, pemberdayaan Propam untuk menindak anggota yang menyalahgunakan wewenang, serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil.
terutama kasus terbaru dengan driver ojol rakyat biasa
Insiden terjadi pada Kamis, 28 Agustus 2025, malam, di kawasan Pejompongan (dekat DPR RI), Jakarta Pusat. Sebuah rantis Brimob Barracuda menabrak dan melindas seorang driver ojol hingga tewas.
oleh, tujuh anggota Brimob yang berada di dalam rantis telah diamankan dan sedang diperiksa oleh tim gabungan Propam dan Brimob di Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Tujuh orang tersebut terdiri dari Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu (B atau D), Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.
Markas Brimob Kwitang saat ini masih dijaga ketat oleh aparat, sementara massa yang menuntut keadilan masih berada di sekitar lokasi semalam.

---

Tantangan POLRI ke Depan

1. Kejahatan Siber (Cybercrime). Indonesia menjadi target empuk serangan digital, dari penipuan online hingga peretasan data.
2. Peredaran Narkoba. Indonesia disebut sebagai salah satu pasar narkoba terbesar di Asia. Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama POLRI masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasannya.
3. Terorisme dan Radikalisme. Meski intensitas serangan berkurang, ancaman kelompok radikal tetap ada, terutama melalui dunia maya.
4. Kepercayaan Publik. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap POLRI fluktuatif; kasus besar seperti Sambo menurunkan citra institusi secara drastis.
5. Transparansi dan Akuntabilitas. Reformasi internal harus konsisten agar kepercayaan masyarakat dapat pulih dan terjaga.

POLRI adalah institusi vital bagi keberlangsungan negara. Dengan jumlah personel yang besar, anggaran yang signifikan, serta peran strategis dalam menjaga keamanan, POLRI menjadi salah satu pilar utama kehidupan berbangsa. Namun, berbagai kontroversi mulai dari kasus kekerasan aparat, korupsi, hingga keterlibatan dalam politik membuat institusi ini kerap berada di pusaran kritik.
Harapan masyarakat jelas: POLRI harus menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan humanis. Reformasi yang berkesinambungan, pengawasan yang kuat, serta keberanian untuk menindak tegas oknum yang menyimpang akan menentukan apakah POLRI mampu menjadi institusi yang benar-benar melayani dan dipercaya rakyat Indonesia.