Pan adalah singkatan dari partai amanat nasional.
namun seiring waktu partai pan berubah.
Pan adalah singkatan dari partai artis nasional.
Baca juga : Eko patrio pelawak dewan DPR
Baca juga : uya kuya artis menjadi anggota dewan dpr kontroversi
Baca juga : Kreatifitas orasi anak STM bengkel sampai DPR
Baca juga : DEMO RAKYAT PAJAK RAKYAT NAIK ANGGARAN DPR IKUT NAIK
Partai Amanat Nasional (PAN) lahir di tengah gelombang reformasi pasca tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998. PAN dideklarasikan pada 23 Agustus 1998 di Jakarta oleh tokoh-tokoh reformasi, dengan Amien Rais sebagai figur sentral. Amien Rais saat itu menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah dan dikenal luas sebagai “Bapak Reformasi” karena peran pentingnya dalam menggulirkan tuntutan perubahan terhadap rezim Presiden Soeharto.
PAN awalnya muncul dari Majelis Amanat Rakyat (MARA), sebuah forum perjuangan politik yang menghimpun aktivis, akademisi, serta tokoh masyarakat. Nama awal partai ini bahkan sempat direncanakan Partai Amanat Bangsa (PAB), sebelum akhirnya diputuskan menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). Nama ini dipilih untuk menegaskan bahwa partai tidak hanya mewakili satu golongan agama atau etnis, melainkan amanat seluruh rakyat Indonesia.
Pada awal berdirinya, sekitar 50 tokoh nasional ikut mendeklarasikan PAN. Selain Amien Rais, ada tokoh lain seperti Abdillah Toha, Faisal Basri, Albert Hasibuan, dan Goenawan Mohamad. Kehadiran PAN menjadi simbol semangat baru demokrasi pasca-Orde Baru, sekaligus menandai keterlibatan langsung Muhammadiyah (meski secara organisasi tidak terikat) dalam politik elektoral.
Ideologi dan Arah Politik
Sejak awal, PAN menegaskan ideologinya berbasis Pancasila, bukan agama tertentu. Meski demikian, basis sosial PAN banyak ditopang oleh warga Muhammadiyah, sebuah ormas Islam modernis terbesar kedua di Indonesia. Hal ini membuat PAN sering dilabeli sebagai “partai Islam demokrat moderat”.
Arah politik PAN dapat disebut berada di tengah ke kanan. Di satu sisi, PAN mengusung nilai-nilai religius dan etika Islam; di sisi lain, PAN berusaha merangkul kelompok nasionalis, minoritas, dan non-Muslim. Sikap inklusif ini terlihat dari keanggotaan PAN yang terbuka bagi siapa saja, termasuk kalangan non-Muslim.
Secara garis besar, ideologi PAN bisa dirangkum dalam beberapa poin:
- Demokrasi dan Reformasi Politik – PAN sejak awal membawa agenda pembaruan politik, supremasi hukum, dan demokrasi yang sehat.
- Islam Modernis dan Inklusif – Berakar pada Muhammadiyah, namun tidak eksklusif. PAN menolak fundamentalisme dan berusaha tampil sebagai jembatan antara Islam dan nasionalisme.
- Keadilan Sosial – PAN menekankan keadilan ekonomi, pemberdayaan rakyat kecil, serta distribusi kesejahteraan yang merata.
- Keterbukaan – PAN berusaha tampil modern, dengan melibatkan intelektual, aktivis, hingga kaum muda dalam kepengurusannya.
Kepemimpinan PAN
http://www.junedoughty.com
Sejak berdiri, PAN telah dipimpin oleh beberapa tokoh penting:
- Amien Rais (1998–2000) – Ketua umum pertama, sekaligus figur reformasi.
- Soetrisno Bachir (2005–2010) – Pengusaha yang membawa warna baru dalam kepemimpinan PAN.
- Hatta Rajasa (2010–2015) – Politisi technocrat yang juga menantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
- Zulkifli Hasan (2015–sekarang) – Politisi senior yang kini juga menjabat Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju.
Kepemimpinan PAN kerap diwarnai perebutan pengaruh, terutama antara kubu Amien Rais dengan tokoh lain. Amien yang kini tak lagi di PAN bahkan sempat membentuk partai baru, Partai Ummat (2021), sebagai bentuk kritik terhadap arah politik PAN di bawah Zulkifli Hasan.
Kiprah Politik PAN
Pemilu 1999
Pada pemilu pertama pasca-reformasi, PAN berhasil meraih 6,4% suara nasional, dengan perolehan kursi signifikan di DPR. Saat itu, PAN bergabung dalam Poros Tengah, koalisi partai-partai berbasis Islam yang berhasil mendorong terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI menggantikan BJ Habibie.
Pemilu 2004
Dukungan PAN terhadap Amien Rais sebagai calon presiden tidak membuahkan hasil maksimal. Amien gagal di putaran pertama Pilpres 2004, hanya meraih 14% suara. Meski demikian, PAN tetap menjadi kekuatan penting di parlemen.
Era SBY (2004–2014)
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, PAN bergabung dalam koalisi pemerintah. Tokoh PAN, Hatta Rajasa, bahkan menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Koordinator Perekonomian.
Era Jokowi (2014–2019)
Awalnya PAN berada di kubu oposisi mendukung Prabowo Subianto, namun kemudian berbalik arah masuk ke pemerintahan Jokowi pada 2015. Sikap pragmatis ini memunculkan kritik bahwa PAN sering berpindah posisi demi kepentingan kekuasaan.
Era Koalisi Indonesia Maju (2023–sekarang)
Pada Pilpres 2024, PAN kembali mendukung Prabowo Subianto yang akhirnya terpilih sebagai Presiden RI. PAN kini menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, dan partai lain. Ketua Umum Zulkifli Hasan kembali masuk kabinet sebagai Menteri Perdagangan.
Kontroversi PAN
Seperti partai besar lainnya, PAN juga tidak lepas dari kontroversi dan dinamika internal. Beberapa di antaranya:
- Kedekatan dengan Muhammadiyah
Meski mengklaim partai terbuka, PAN sering dituding terlalu bergantung pada basis Muhammadiyah. Hal ini menimbulkan dilema antara identitas Islam modernis dan citra nasionalis. - Konflik Internal dan Perpecahan
PAN kerap diwarnai dualisme kepemimpinan, terutama saat kongres. Misalnya, perseteruan antara kubu Amien Rais dan Zulkifli Hasan. Konflik ini akhirnya membuat Amien meninggalkan PAN dan mendirikan Partai Ummat. - Pergeseran Arah Politik
PAN sering dikritik karena mudah bergeser posisi dari oposisi ke koalisi pemerintah. Hal ini memunculkan citra partai yang “kurang konsisten” dalam perjuangan politiknya. - Kasus Korupsi
Beberapa kader PAN terseret kasus korupsi, yang mencoreng citra partai reformis ini. Contoh paling mencolok adalah kasus Taufik Kurniawan, mantan Wakil Ketua DPR dari PAN, yang terjerat korupsi dana perimbangan daerah pada 2019. - Pragmatisme Politik Zulkifli Hasan
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kerap mendapat sorotan, baik karena manuver politik maupun sikapnya yang dianggap terlalu pragmatis. Termasuk saat PAN merapat ke Jokowi setelah sebelumnya mendukung Prabowo.
Kontroversi Kasus Kader PAN
Meskipun Partai Amanat Nasional (PAN) lahir dari semangat reformasi yang menentang praktik korupsi dan otoritarianisme, perjalanan politiknya tidak sepenuhnya bersih. Beberapa kader PAN terjerat kasus hukum, terutama korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Berikut beberapa kasus yang cukup mencoreng citra partai:
1. Taufik Kurniawan – Korupsi Dana Perimbangan Daerah
- Jabatan: Wakil Ketua DPR RI dari PAN
- Kasus: Pada 2019, Taufik divonis 6 tahun penjara karena menerima suap sebesar Rp4,85 miliar terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
- Dampak: Kasus ini sangat memukul citra PAN karena Taufik adalah salah satu kader paling senior yang menduduki posisi tinggi di parlemen. Publik menilai PAN gagal menjaga integritas kader utamanya.
2. Wa Ode Nurhayati – Korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur
- Jabatan: Anggota Badan Anggaran DPR RI dari PAN
- Kasus: Wa Ode divonis 6 tahun penjara pada 2012 karena menerima suap terkait dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
- Dampak: Kasus ini menimbulkan sorotan besar karena Wa Ode dikenal vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah, namun justru terseret kasus korupsi yang berkaitan dengan “jual-beli anggaran” di DPR.
3. Mulyadi Jayabaya & Kader PAN di Daerah
Beberapa kepala daerah dari PAN juga pernah terjerat kasus korupsi, meski tidak sebesar kasus Taufik Kurniawan. Misalnya:
- Bupati Buol, Amran Batalipu (PAN) terjerat kasus suap dengan pengusaha sawit Hartati Murdaya pada 2012. Ia divonis 7,5 tahun penjara.
- Sejumlah kader PAN di tingkat DPRD juga kerap disebut dalam kasus gratifikasi atau penyalahgunaan anggaran, meski skalanya lebih lokal.
4. Zulkifli Hasan – Polemik Politik dan Konflik Kepentingan
- Jabatan: Ketua Umum PAN, Menteri Perdagangan
- Kontroversi:
- Saat menjabat Menteri Kehutanan (2009–2014), Zulkifli pernah diperiksa KPK terkait dugaan alih fungsi hutan di Riau (kasus Annas Maamun). Meski tidak terbukti bersalah, namanya sempat terseret dalam pusaran isu.
- Pada 2022, ia juga dikritik karena dianggap melakukan politik dinasti, saat putrinya dan beberapa kerabat maju dalam pilkada dengan restu PAN.
- Tahun 2023, publik menyoroti aktivitasnya sebagai Menteri Perdagangan yang juga aktif berkampanye untuk PAN, menimbulkan tudingan konflik kepentingan.
5. Kasus Internal: Dualisme & Pecah Kongsi
Meski bukan kriminal, konflik internal PAN juga dianggap sebagai “kontroversi moral”:
- Kongres PAN 2020 di Kendari ricuh, diwarnai aksi saling serang antarpendukung calon ketua umum (Zulkifli Hasan vs Mulfachri Harahap).
- Perpecahan antara Amien Rais dan Zulkifli Hasan berujung pada lahirnya Partai Ummat (2021). Hal ini memperlihatkan rapuhnya kohesi internal dan menurunkan kepercayaan publik terhadap PAN.
