Kepemimpinan Drs. H. Eman Suherman, M.M. menunjukkan pergeseran paradigma pemerintahan daerah di Majalengka dari pola administratif-reaktif menjadi pola strategis-proaktif.
Baca juga : RIVALITAS EVERTON API ABADI KOTA LIVERPOOL
Baca juga : Five Minutes Pop Rock Legendaris asal Bandung
Baca juga : Liverpool FC Api Rivalitas Tak Pernah Padam
Baca juga : Hj. Lilis Nuryani Fuad Bupati Kebumen
Baca juga : Misteri kebumen history budaya mistis
Baca juga : Jejak Peradaban SEJARAH kebumen
Jika konsistensi ini terjaga, Majalengka berpotensi menjadi salah satu model tata kelola daerah berintegritas di Jawa Barat pada 2030.
Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada :
kemampuan menjaga stabilitas politik,
keberlanjutan anggaran pembangunan, dan
penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal.
Perencanaan berbasis data, bukan proyek spontan.
Transparansi keuangan dan pelaporan publik rutin.
Konektivitas infrastruktur dan ekonomi desa-kota.
Inklusi sosial, terutama bagi kelompok disabilitas.
Reformasi ASN dan digitalisasi pemerintahan.
I. Identitas dan Latar Akademik
Nama lengkap: Drs. H. Eman Suherman, M.M.
Tempat/Tanggal Lahir: Majalengka, 15 Maret 1969
Kewarganegaraan: Indonesia
Status: Menikah
Agama: Islam
Pendidikan Formal
- Sarjana (S1) – Sosiatri, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD-APMD) Yogyakarta, lulus tahun 1992.
Fokus studinya pada pembangunan masyarakat berbasis partisipasi publik dan tata kelola desa. - Magister Manajemen (S2), Universitas Surapati, Jakarta, lulus tahun 2004.
Konsentrasi: manajemen publik, strategi pembangunan daerah, dan reformasi birokrasi.
Kombinasi latar sosial-kemasyarakatan dan manajemen pemerintahan ini menjadi pondasi konseptual yang kuat bagi karier panjangnya di birokrasi pemerintahan daerah.
II. Karier Birokrasi dan Pemerintahan
Drs. Eman Suherman merupakan figur karier birokrat murni yang mengawali pengabdiannya pada tahun 1994 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Selama lebih dari tiga dekade, ia menapaki seluruh jenjang struktural dengan reputasi sebagai pegawai yang disiplin, komunikatif, dan berorientasi pelayanan publik.
http://www.junedoughty.com
1. Karier Awal (1994–2005)
- 1994 – 1998: Staf Pelaksana pada Kantor Pembangunan Desa.
Berperan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan pemberdayaan masyarakat. - 1998 – 2002: Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Majalengka.
Tugas utama: mengelola bantuan sosial dan program keluarga sejahtera. - 2002 – 2005: Kepala Sub-Bagian Tata Usaha, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.
Fokus pada efisiensi administrasi proyek infrastruktur jalan dan bangunan publik.
2. Periode Menengah (2005–2020)
- 2005 – 2014: Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka.
Di masa ini, ia menginisiasi sistem monitoring proyek digital sederhana berbasis laporan harian lapangan, yang kemudian diadaptasi oleh dinas-dinas lain. - 2014 – 2020: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR).
Mengarahkan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk konektivitas jalan penghubung kawasan industri dan pariwisata.
3. Jabatan Puncak Birokrasi (2020–2024)
- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majalengka.
Menjadi motor utama koordinasi kebijakan antar-organisasi perangkat daerah. Di periode inilah Eman membangun citra sebagai birokrat reformis dan komunikatif dengan DPRD serta masyarakat.
Rekam jejak panjang di birokrasi ini memperkuat legitimasinya sebagai calon kepala daerah dengan pemahaman mendalam terhadap mekanisme pemerintahan.
III. Pemilihan dan Pelantikan Sebagai Bupati
1. Pilkada 2024
Eman Suherman maju bersama Dena Muhamad Ramdhan melalui koalisi besar Koalisi Indonesia Maju (Plus) yang beranggotakan Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PPP, PKB, dan partai menengah lain.
Pasangan ini mengusung visi “Majalengka Langkung Sae”, yang berarti “Majalengka Lebih Baik.”
2. Hasil Pemilihan
KPU menetapkan pasangan Eman – Dena sebagai pemenang dengan:
- 441 570 suara (≈ 59,85 %)
- Mengungguli petahana Karna Sobahi – Koko Suyoko yang memperoleh 296 229 suara.
Kemenangan ini dinilai sebagai bukti keinginan publik untuk memperoleh kepemimpinan teknokratis yang berasal dari birokrat profesional, bukan politisi partai semata.
3. Pelantikan
Dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung. Upacara dihadiri Forkopimda dan perwakilan masyarakat.
Sejak hari pertama, ia menegaskan komitmen menuju pemerintahan yang “akuntabel, bersih, dan cepat melayani.”
IV. Aset dan Integritas Keuangan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 mencatat:
- Total harta bruto: Rp 8,33 miliar
- Kewajiban/utang: ± Rp 1 miliar
- Kekayaan bersih: sekitar Rp 7,33 miliar
Komposisi Aset
- Tanah & bangunan: Rp 5,82 miliar
- Kendaraan pribadi: Rp 710 juta
- Kas & setara kas: Rp 370 juta
- Harta bergerak lain: perhiasan dan koleksi pribadi.
Transparansi pelaporan ini diapresiasi karena menunjukkan komitmen terhadap integritas publik dan pengelolaan keuangan pribadi yang wajar untuk pejabat eselon IIB ke atas.
V. Visi dan Misi Kepemimpinan
Visi
“Terwujudnya Kabupaten Majalengka Langkung Sae, yakni lebih sejahtera, lebih berdaya saing, dan lebih berkeadilan.”
Misi Strategis
- Memantapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan efisien.
Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan integritas ASN. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan.
- Membangun infrastruktur merata dan berkelanjutan — terutama jalan kabupaten, air bersih, dan jaringan irigasi pertanian.
- Mendorong ekonomi kerakyatan dan UMKM berbasis potensi lokal.
- Memperluas lapangan kerja dan akses inklusif bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
- Menjaga lingkungan hidup dan ketahanan pangan.
VI. Program Unggulan dan Implementasi Awal
1. Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik
- Menginisiasi Gerakan ASN Ber-Dhuha, kewajiban spiritual ASN sebelum memulai kerja sebagai pembinaan moral dan disiplin.
- Mengembangkan Majalengka Smart Service, aplikasi terpadu pelayanan publik (perizinan, administrasi kependudukan, dan pengaduan masyarakat).
- Mendorong transparansi melalui publikasi online laporan realisasi APBD triwulanan.
2. Peningkatan Akses Kerja
Program “Majalengka Kerja Tanpa Calo” menjadi kebijakan penting.
- Tujuan: menghapus praktik perantara ilegal dalam perekrutan tenaga kerja industri.
- Hasil 2025 (data Dinas Tenaga Kerja): lebih dari 4 000 warga terserap langsung di sektor industri, 741 di antaranya penyandang disabilitas.
- Diterapkan mekanisme pelatihan pra-kerja daerah sebagai persyaratan penempatan kerja.
3. Infrastruktur dan Konektivitas
- Meneruskan proyek Jalur Lingkar Majalengka Barat untuk memperlancar arus logistik.
- Peningkatan kualitas 143 km jalan kabupaten menggunakan model multiyears contract agar efisien dan bebas proyek mangkrak.
- Revitalisasi 22 embung pertanian untuk irigasi produktif.
4. Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian Desa
- Meluncurkan program “Perisai” (Percepatan Legalisasi Agraria) untuk membantu warga memperoleh sertifikat tanah tanpa biaya tambahan.
- Pemberian insentif untuk 3 306 RT/RW dan kader posyandu.
- Mendorong BUMDes menjadi motor ekonomi desa dengan skema Dana Inkubasi dari APBD.
5. Pembangunan Spiritual dan Sosial
Selain pendekatan administratif, Eman menekankan pentingnya moralitas ASN dan harmoni sosial.
Gerakan Ngantor Ber-Dhuha merupakan simbol upaya membangun pemerintahan religius tanpa memaksakan simbolisme politik agama.
VII. Prestasi dan Penghargaan
- Baznas Awards 2025 – Kepala daerah pendukung gerakan zakat nasional.
- Lencana Darma Bakti (2021) & Lencana Melati (2024) dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Satyalencana Karya Satya 10 & 20 tahun dari Presiden RI atas pengabdian di pemerintahan.
- Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik (2025) dari Kemendagri atas digitalisasi layanan “Majalengka Cepat Tanggap.”
VIII. Gaya Kepemimpinan
Eman Suherman dikenal berkarakter:
- Teknokratik dan komunikatif: terbuka terhadap data dan argumentasi rasional.
- Moderatif: mampu merangkul tokoh agama, pemuda, dan pelaku industri tanpa konflik sektoral.
- Humanis: sering melakukan kunjungan langsung ke desa tanpa protokoler rumit.
- Disiplin birokratis: menegakkan aturan kedisiplinan ASN, tetapi tetap memberi ruang inovasi.
Ia sering menegaskan bahwa “keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari banyaknya proyek, tetapi dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.”
IX. Analisis Kinerja dan Tantangan
1. Kekuatan
- Latar birokrasi solid: memahami mekanisme pemerintahan dan perencanaan anggaran.
- Dukungan politik luas: koalisi besar memudahkan sinkronisasi kebijakan dengan DPRD.
- Kredibilitas personal: bebas dari kasus hukum dan memiliki citra bersih.
2. Tantangan
- Realisasi infrastruktur di wilayah selatan yang masih tertinggal karena kontur geografis dan keterbatasan dana.
- Reformasi ASN: perubahan budaya kerja dari administratif ke digital masih menghadapi resistansi.
- Pengelolaan keuangan daerah: menjaga efisiensi sambil meningkatkan belanja sosial produktif.
- Kestabilan politik internal: menjaga keseimbangan antara tuntutan partai pendukung dan profesionalisme birokrasi.
3. Peluang
- Keberadaan Bandara Kertajati dan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) membuka peluang investasi.
- Potensi agrowisata dan industri kreatif yang mulai berkembang.
- Dukungan pemerintah provinsi untuk digitalisasi dan reformasi layanan publik.
X. Evaluasi Awal (100 Hari Kerja)
Pada Mei 2025, Eman memaparkan capaian awal:
- 85 % target perbaikan jalan kabupaten prioritas tahap I selesai.
- 12 program digitalisasi pelayanan publik aktif.
- Penyerapan tenaga kerja lokal meningkat 11 %.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) naik dari 78,4 → 82,1.
Capaian tersebut menunjukkan arah pemerintahan yang berbasis data dan kinerja nyata, bukan retorika politik.
XI. Persepsi Publik dan Pengakuan Akademik
Lembaga riset lokal Pusat Studi Kebijakan Publik Unma (Universitas Majalengka) menilai kepemimpinannya sebagai “model transisi dari birokrasi konvensional menuju tata kelola digital.”
Media regional seperti Pikiran Rakyat dan Detik Jabar kerap menyoroti pendekatan human-centered beliau, terutama dalam kebijakan tenaga kerja inklusif.
Namun, beberapa kalangan LSM mengingatkan agar transparansi proyek multiyears tetap dijaga untuk menghindari potensi mark-up.
XII. Integrasi Sosial dan Kultural
Sebagai putra daerah, Eman memiliki kedekatan emosional dengan kultur Sunda Majalengka. Ia sering menggunakan nilai-nilai lokal seperti silih asah, silih asih, silih asuh dalam pendekatan kebijakan sosial.
Program CSR perusahaan diarahkan agar mendukung kebudayaan lokal dan pendidikan pesantren.
Pendekatan kultural ini menjadi faktor kunci penerimaan publik, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang menilai pemimpinnya sebagai “ngarasa sareng rakyat” (merasakan bersama rakyat).
XIII. Pandangan Profesional
Secara profesional, Eman Suherman dapat dikategorikan sebagai:
- Birokrat profesional dengan orientasi manajerial dan data-driven.
- Pemimpin adaptif yang memahami dinamika politik, sosial, dan ekonomi lokal.
- Administrator reformis yang mencoba menyeimbangkan stabilitas dan inovasi.
Dalam konteks kepemimpinan daerah, ia mewakili generasi baru kepala daerah yang lahir dari sistem ASN, bukan dari jalur politisi murni, sehingga mengedepankan pendekatan efisiensi, koordinasi, dan pelayanan.
