aduhh aduhh duuhh makin kesini makin banyak tikus negara konoha.
dikira mau bersihin hama tikus gedung tingkat
ehh malah tikus nya makin bertingkat kok malah makin ancur yah.
makin gak jelas udah ini negara konoha jangankan tikus gedung kantoran.
dewan parlemen aja mau naikkin anggaran.
hellooo hokage liat itu di bawah masyarakat makin menggila serba kekurangan.
harga barang pokok makin malah dan tinggi.
coba deh buat hokege alias pemimpin negara konoha.
anggaran gaji tunjangan
DAna yag lainnya turuin aja masa pajak naik dewan ikut naik gaji nya..
KAGAK mikir apa pemimpinku hokage.
bandingkan sama negara indonesia yang makmur sejahtera TAPI HOAX APA MIMPI YAH!!
NEGARA INDONESIA dengan team kabinet MERAH PUTIH kabinetnya bersih bersih pada pansos juga.
aktif di sosmed.


Salah 1 contoh kabinet merah putih terbaik di kutip dari berapa sumber yang terpercaya  Kompas.com Google News Metrotvnews.com Immanuel Ebenezer

Kasus Korupsi Immanuel Ebenezer Pukulan TKO Bagi Integritas Kabinet Merah Putih KENAPA??
Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara selalu menjadi sorotan publik. Di Indonesia, skandal korupsi bukan lagi hal baru, melainkan fenomena yang berulang dan seolah melekat dalam perjalanan pemerintahan. Pada Agustus 2025, publik kembali diguncang dengan kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kasus ini menjadi perhatian besar karena terjadi di tahun pertama pemerintahan baru, yang sebelumnya menjanjikan komitmen tegas terhadap pemberantasan korupsi.
Dalam rekam jejaknya, Noel dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Ia pernah membuat pernyataan keras terhadap pekerja migran yang ingin mencari peluang di luar negeri, serta janji menyelamatkan 12.000 buruh Sritex yang gagal direalisasikan. Ia juga menuai kritik karena menjadi saksi meringankan dalam persidangan Munarman, tokoh yang didakwa terkait kasus terorisme. Dengan latar belakang demikian, penunjukannya sebagai pejabat tinggi negara sudah sejak awal dipandang publik penuh tanda tanya.
Pada 21 Agustus 2025, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Immanuel Ebenezer. Penangkapan dilakukan terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut Wakil Ketua KPK, pemerasan tersebut diduga sudah berlangsung lama dan melibatkan nilai yang cukup besar. Sertifikasi K3 sendiri merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Dugaan kuat menyebutkan bahwa sejumlah pihak dipaksa memberikan uang agar proses sertifikasi dapat dipercepat atau diloloskan.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai, dokumen, serta berbagai barang mewah, termasuk puluhan mobil dan motor premium seperti Ducati. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa praktik pemerasan tidak bersifat insidental, melainkan sistematis dan berlangsung lama.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, Immanuel Ebenezer tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp 17,6 miliar. Kekayaan ini terdiri : Tanah dan bangunan di Depok serta Bogor senilai Rp 12,15 miliar
Kendaraan bermotor dan mesin senilai Rp 3,34 miliar, termasuk Toyota Land Cruiser 2023 yang bernilai Rp 2,3 miliar
Aset bergerak lain senilai Rp 109,5 juta
Kas dan setara kas senilai Rp 2,03 miliar
Jumlah kekayaan ini terbilang cukup besar untuk ukuran seorang pejabat baru. Namun, temuan KPK dalam OTT berupa koleksi kendaraan mewah menimbulkan pertanyaan besar mengenai kejanggalan sumber kekayaan yang ia miliki.
Kasus ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi. Ia mengingatkan bahwa semua pejabat di bawah kementeriannya telah menandatangani pakta integritas, sehingga apabila terbukti bersalah, Immanuel Ebenezer akan segera dicopot.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa kejadian ini menjadi PUKULAN TKO YANG SANGAT keras bagi pemerintah. Prabowo menegaskan bahwa kasus tersebut akan menjadi peringatan serius dan pengawasan integritas kabinet akan semakin diperketat.
Di sisi lain, kalangan akademisi memberikan catatan tajam. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menyebut bahwa OTT ini menunjukkan komitmen pemerintah masih lemah, karena hanya sebatas retorika tanpa pengawasan ketat sejak awal. Menurut mereka, jika kabinet benar-benar dibangun atas dasar integritas, seharusnya kasus ini bisa dicegah sebelum menjadi besar.
Kasus yang menjerat Immanuel Ebenezer menjadi PUKULAN TKO bagi Kabinet Merah Putih. Pemerintahan Prabowo–Gibran baru berjalan kurang dari setahun, tetapi sudah tercoreng oleh kasus korupsi pejabat tinggi. Hal ini memperkuat kritik masyarakat sipil bahwa komposisi kabinet lebih banyak ditentukan oleh kompromi politik dibandingkan rekam jejak integritas.
Isu korupsi ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap janji kampanye “pemerintahan bersih” yang sebelumnya digembar-gemborkan. Dengan kabinet yang terdiri dari puluhan menteri dan wakil menteri, risiko praktik politik patronase semakin besar. Kasus Noel hanya mempertegas potensi itu kini menjadi kenyataan.
Publik menanggapi kasus ini dengan kekecewaan dan kemarahan. Media sosial dipenuhi komentar sinis, mengingat Noel dikenal sebagai mantan aktivis yang vokal menyuarakan moralitas politik. Banyak yang menilai penangkapan ini membuktikan bahwa kekuasaan kerap membuat orang tergoda melakukan praktik curang.
Kasus korupsi Immanuel Ebenezer menunjukkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat besar, bahkan di pemerintahan baru yang membawa harapan segar. OTT KPK terhadap Wamenaker ini membuktikan bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi di mana saja, meskipun seorang pejabat berasal dari latar belakang aktivisme.
Pemerintah kini dituntut tidak hanya memberikan sanksi hukum, tetapi juga mengevaluasi ulang mekanisme rekrutmen pejabat publik. Integritas seharusnya menjadi syarat utama, bukan sekadar balas budi politik.
Bagi publik, kasus ini menjadi pelajaran pahit bahwa perubahan nyata dalam pemberantasan korupsi masih membutuhkan kerja keras, pengawasan ketat, serta keberanian politik yang konsisten. Tanpa itu, janji antikorupsi hanya akan berakhir sebagai retorika, sementara praktik kotor terus berlangsung di balik kursi kekuasaan.

http://www.junedoughty.com

BACA JUGA : gaya hidup sri mulyani mentri keuangan
BACA JUGA : Budaya Sunda Kepemimpinan Humanis Dedi Mulyadi
BACA JUGA : Pengangguran Banyak Orang Stres Meningkat!

PERHATIAN INI HANYA NEGARA KONOHA BUKAN INDONESIA!
HANYA PERBANDINGAN NEGARA KONOHA DAN NEGERI INDONESIA.